Kelangkaan BBM di Bali memicu antrean panjang di SPBU. Ketua DPR RI Puan Maharani desak Pertamina tambah pasokan dan perbaiki rantai distribusi hingga tuntas. Puan menegaskan bahwa kesulitan masyarakat dalam memperoleh BBM merupakan persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan secara tuntas agar aktivitas warga dan sektor pariwisata tidak terganggu. Fenomena antrean mengular yang terjadi di berbagai wilayah seperti Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri sebelumnya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan bongkar muat akibat kendala teknis pada jangkar kapal pengangkut BBM yang baru tiba di pelabuhan.
PARLE.MY.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT Pertamina (Persero) dan kementerian terkait untuk segera menambah pasokan serta memperbaiki rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali (detikNews, 14 Oktober 2026). Desakan ini disampaikan menyusul kelangkaan BBM yang dalam beberapa hari terakhir memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) (ANTARA News, 14 Oktober 2026).
Puan menegaskan bahwa kesulitan masyarakat dalam memperoleh BBM merupakan persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan secara tuntas agar aktivitas warga dan sektor pariwisata tidak terganggu (detikNews, 14 Oktober 2026).
Sorotan DPR Terhadap Kesenjangan Stok dan Distribusi Lapangan
Fenomena antrean mengular yang terjadi di berbagai wilayah seperti Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat (ANTARA News Bali, 13 Oktober 2026). Pasalnya, di sisi lain, pihak pemerintah daerah sebelumnya sempat mengklaim bahwa ketersediaan stok BBM secara umum di tingkat provinsi masih terpantau mencukupi (ANTARA News Bali, 12 Oktober 2026).
Menanggapi kontradiksi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (Demer) menjelaskan bahwa akar permasalahan bukan semata-mata pada ketersediaan stok di depo utama, melainkan pada hambatan distribusi riil ke tingkat SPBU (DPR RI, 13 Oktober 2026). Sejumlah faktor teknis turut memperkeruh situasi, di antaranya:
-
Gangguan Rantai Pasok Maritim: Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri sebelumnya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan bongkar muat akibat kendala teknis pada jangkar kapal pengangkut BBM yang baru tiba di pelabuhan (ANTARA News, 13 Oktober 2026).
-
Lonjakan Konsumsi: Adanya peningkatan penggunaan produk BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, yang mencatat rata-rata konsumsi harian mencapai sekitar 2.200 kiloliter di Bali (ANTARA News Bali, 12 Oktober 2026).
Langkah Percepatan dan Tambahan Pasokan Pertamina
Menghadapi desakan dari parlemen dan keluhan masyarakat, Pertamina Patra Niaga bersama para pemangku kepentingan langsung mengambil langkah darurat untuk memulihkan kondisi penyaluran (ANTARA News, 13 Oktober 2026):
-
Penambahan Kuota Pasokan: Pertamina merencanakan penambahan pasokan secara bertahap sebanyak 26.200 kiloliter, menyusul kedatangan muatan kapal gelombang pertama sebesar 20.500 kiloliter yang terdiri atas 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax (ANTARA News Bali, 13 Oktober 2026).
-
Optimalisasi Armada Darat: Kapasitas armada truk tangki pengangkut darat yang beroperasi ditingkatkan dari 90 unit menjadi 105 kendaraan untuk mempercepat suplai dari Terminal Manggis dan Serangan (DPR RI, 13 Oktober 2026; ANTARA News, 13 Oktober 2026).
-
Operasional 24 Jam: Sejumlah SPBU strategis di wilayah Denpasar dan Badung mulai diberlakukan sistem operasional 24 jam secara bertahap guna mengurai kepadatan antrean (ANTARA News Bali, 12 Oktober 2026).
Sejumlah anggota DPR, termasuk I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan dan I Wayan Sudirta, turut mendorong agar pengawasan distribusi diperketat guna mencegah potensi penimbunan sekaligus mengevaluasi manajemen logistik agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang (ANTARA News, 14 Oktober 2026).
Catatan Redaksi
Redaksi PARLE.MY.ID memantau bahwa meskipun pasokan tambahan secara bertahap mulai digelontorkan ke berbagai wilayah, pemulihan distribusi yang merata ke seluruh SPBU tetap memerlukan pengawasan ketat dari otoritas berwenang agar antrean panjang dapat segera terurai (detikNews, 14 Oktober 2026; ANTARA News, 14 Oktober 2026). (Parle-01)
Video Terkait:
